Sekretariat DPRD Mamuju Tengah Diduga Ada Penyalagunaan Anggaran

sirajuddin, 20 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

MAMUJU TENGAH – Dibagian Kabag Umum dan Humas, Kabag Persidangan, Bendahara Sekretariat DPRD Mamuju tengah diduga menyelewenkan anggaran tahun 2019 seperti oknum mantan bendahara DPRD Mamuju tengah berinisial SD diduga melakukan penyalagunaan anggaran tahun 2019, diantaranya anggaran perjalanan Dinas, langganan publikasi media/koran, gaji tenaga kontrak, belanja ATK dan belanja makan, bahkan Pembayaran rental mobil yang tidak ada mobilnya sebanyak 5 unit mobil rental.

Diketahui anggaran sudah dicairkan di Badan Keuangan Mamuju tengah oleh Bendahara inisial SD sehingga diduga melakukan penyalahgunaan anggaran dengan terang-terangan sengaja tidak membayarkan kewajibannya kepada yang berhak menerimanya.

Setelah anggota Persatuan Wartawan Mamuju Tengah ( PWM ) mewawancarai pihak oknum bagian umum dan Humas DPRD berinisial AA diruang kerjanya, senin (10/2/2020) menjelaskan dan mengakui bahwa memang ada beberapa anggaran belanja di tahun 2019 lalu yang sudah dicairkan bendahara sebelumnya tapi tidak dibayarkan.

Lanjut AA katakan, sala satunya pembayaran media/koran, anggaran rujab, dan beberapa pajak kendaaan mobil dinas DPRD. Mamuju tengah. "Memang ada beberapa bulan terkait pembayaran langganan publikasi media belum dibayarkan walaupun anggaranya sudah cair," jelasnya.

Terkait tunggakan pembayaran lampu disini seperti yang kita sampaikan, itu tidak semua, hanya dibulan Desember 2019 lalu yang menunggak, karena takut listrik dicabut sehingga Bendahara yang baru yaitu Sahrul yang SK nya keluar dibulan Januari 2020 oleh Bupati, sehingga bendahara yang baru terpaksa membayarkan tunggakan itu, bulan januari 2020 ini walaupun uang pinjaman. Lebih lanjut AA, sampaikan adapun hutang lainya yakni d percetakan photo copy mandiri sejumlah 84 juta rupiah dan belanja makanan yang belum dibayarkan pula padahal uda nyembrang tahun anggaran. Namun hutang -hutang itu memang telah dibayarkan sekitar 70 persen.

"Tahun lalu juga, dibulan November 2019 ada anggaran Rujab 74 juta rupiah telah dicairkan oleh mantan bendahara namun tidak dibayarkan juga,"ucapnya.

"Terkait Pajak Kendaraan Dinas DPRD tahun 2019 termasuk tidak dibayarkan, kalau tidak salah sekitar enam bulan,"terangnya. Ia pun mengaku bahwa banyak pelanggaran administrasi yang dilakukan mantan bendahara, dan tidak diketahui kemana sebagian uang yang telah dicairkan itu. Lain halnya, berinisial AR, Sopir Mobil Dinas berplat merah DC 3 F mengeluhkan empat bulan mulai September, Oktober, November sampai Desember tahun 2019 lalu, biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) saya, sudah dicairkan tapi sampai hari ini, uangnya tidak satupun sampai kesaya, sehingga saya heran, dikemanakan uang itu.

"Dari empat bulan biaya perjalanan dinas saya di tahun 2019 lalu, jadi kalau dihitung jumlahnya keseluruhan sekitar Rp.26.800.000,"tegas AR.

Lanjut AR, yang saya tahu pada bulan Desember 2019 lalu, ada dua kali pencairan uang perjalanan dinasku, tapi uang itu tidak satupun deserahkan kesaya. AR pun tegas mengatakan kepada SD bahwa kalau tidak diselesaikan secepatnya saya akan melapor ke pihak kepolisian. "Oknum AR berulang-ulang Dia katakan dengan nada tinggi, Jika Biaya SPPD saya selama empat bulan tahun 2019 tidak diselesaikan, akan saya laporkan ke pihak kepolisian,"tutupnya.

Sumber : Persatuan Wartawan Mamuju Tengah (PWM).

Editor : Sirajuddin

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu